Timbulnya & Berakhirnya Utang Pajak Serta Tarif Pajak

Timbulnya dan Berakhirnya Utang Pajak Serta Tarif Pajak
Bagikan Artikel Ini

Apa itu Pajak? Bagaimana Utang Pajak timbul? dan bagaimana utang pajak berakhir? serta apa saja jenis-jenis tarif pajak? Berikut Penjelasannya.

Sebelumnya kita telah membahas materi Tata Cara Pemungutan Pajak di Indonesia Lengkap. Kali ini kita akan membahas mengenai Timbulnya & Berakhirnya Utang Pajak Serta Tarif Pajak.

Artikel Perpajakan lain bisa kalian akses disini.

Timbulnya Utang Pajak

Saat timbulnya utang pajak memiliki peranan yang penting karena akan berkaitan dengan:

  1. Pembayaran pajak;
  2. Memasukkan surat keberatan pembayaran pajak;
  3. Menentukan kapan saat dimulainya dan berakhirnya jangka waktu kadaluwarsa;
  4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan sebagainya; dan
  5. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi pajak lainnya.

Terdapat dua ajaran yang mengatur kapan saat timbulnya utang pajak (saat pengakuan terdapat utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

Ajaran Materiil

Ajaran Materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Di dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan nya sistem pemungutan pajak self assessment system.

Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang akan dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya, bisa diketahui dari Surat Ketetapan Pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan sistem pemungutan pajak official assessment system.

Berakhirnya Utang Pajak

Suatu utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut.

1 – Pembayaran/Pelunasan

Pembayaran/pelunasan bisa dilakukan dengan cara pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerima pajak (bank persepsi dan kantor pos).

Baca Juga:   Bea Materai; Pengertian, Objek, Tarif, & Cara Pelunasannya Lengkap

2 – Kompensasi

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian ataupun kompensasi kelebihan pembayaran pajak.

Contoh penerapan kompensasi karena kerugian yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak:

Pada awal tahun 2019, Wajib Pajak berinisial AK menderita kerugian sebesar Rp 20.000.000. Pada tahun 2020, AK mulai memperoleh laba sebesar Rp 10.000.000. Seharusnya pada tahun 2020, AK terutang pajak penghasilan sebesar persentase tertentu dari laba tahun 2020. Namun, utang pajak tahun 2020 terhapus karena besarnya kerugian pada tahun 2019 dapat dikompensasikan atau dikurangkan dari laba pada tahun 2020.

Kerugian dari suatu usaha dapat dikompensasikan pada tahun-tahun setelahnya dengan jangka waktu paling lama adalah 5 tahun setelah tahun terjadinya kerugian tersebut.

Contoh penerapan kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak yang menyebabkan terhapusnya atau berakhirnya utang pajak:

  1. Wajib Pajak berinisial BD, pada tahun 2017, membayar pajaknya sebesar Rp 9.000.000. Setelah dilakukan perhitungan kembali terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun 2017, ditemukan bahwa pajak yang sebenarnya terutang oleh Wajib Pajak BD adalah Rp 6.000.000. Maka, kelebihan dari pembayaran pajak sebesar Rp 3.000.000. di tahun 2017 tersebut dapat dikompensasikan atau dikurangkan dari total pajak yang seharusnya dibayar pada tahun 2018.
  2. Wajib Pajak berinisal XD, pada tahun 2018 kelebihan membayar PPh sebesar Rp 2.000.000, sedangkan untuk jenis PPN terdapat kekuarangan pajak sebesar Rp 3.000.000. Kelebihan pembayaran PPh pada tahun 2018 sebesar Rp 2.000.000 tersebut dapat dikompensasikan pada kekurangan pembauaran PPN di tahun yang sama, sehingga utang PPN yang awalnya sebesar Rp 3.000.000 pada tahun 2018 berkurang. Sisa utang PPN menjadi Rp 1.000.000.

3 – Kadaluwarsa

Kadaluwarsa berarti telah melewati batas waktu tertentu. Jika dalam batas jangka waktu tertentu surat utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat ditagih lagi. Utang pajak akan kadaluwarsa setelah melewati waktu 10 tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

Baca Juga:   Tata Cara Pemungutan Pajak di Indonesia Lengkap

4 – Pembebasan/Penghapusan

Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan dihapus oleh fiskus karena setelah dilakukannya penyelidikan, ternyata wajib pajak tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Terdapat beberapa jenis tarif pajak, yaitu tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif degresif (menurun), dan tarif progresif (meningkat).

1 – Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif yang berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.

Contoh:

No.Dasar Pengenaan PajakTarif Pajak
1.Rp 1.000.000Rp 6.000
2.Rp 2.000.000Rp 6.000
3.Rp 5.000.000Rp 6.000
4.Rp 25.000.000Rp 6.000

Di Indonesia, Tarif tetap ini diterapkan pada Bea Materai. Pembayaran dengan menggunakan cek dan bilyet giro untuk berapapun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6.000. Bea Materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2 – Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif Proporsional adalah tarif yang berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

Contoh:

No.Dasar Pengenaan PajakTarif PajakUtang Pajak
1.Rp 1.00010%Rp 100
2.Rp 20.00010%Rp 2.000
3.Rp 1.000.00010%Rp 100.000
4.Rp 80.000.00010%Rp 8.000.000

Di Indonesia, tarif proporsional ditetapkan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Tarif 10%), PPh Pasal 26 (Tarif 20%), PPh Pasal 23 (Tarif 15% dan 2% untuk jasa lainnya), PPh Wajib Pajak Badan dalm negeri, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) (Tarif 25%); dan sebagainya.

Baca Juga:   Pengertian Pajak, Hukum Pajak, dan Pungutan Lain Selain Pajak

3 – Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif adalah tarif yang berupa persentase tertentu yang akan semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Contoh:

No.Dasar Pengenaan PajakTarif Pajak
1.Rp 50.000.00030%
2.Rp 100.000.00020%
3.Rp 250.000.00010%

4 – Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif Progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang akan semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a – Tarif Progresif-Proporsional

Tarif ini adalah tarif yang berupa persentase tertentu yang akan semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

Contoh:

No,Dasar Pengenaan PajakTarif PajakKenaikan Tarif
1.Sampai dengan Rp 10.000.00015%
2.Di atas Rp 10.000.000 s.d. Rp 25.000.00025%10%
3.Di atas Rp 25.000.00035%10%

Tarif Progresif-Proporsional pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung PPh. Tarif ini mulai diberlakukan sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 dan diatur dalam Pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983.

b – Tarif Progresif-Degresif

Tarif ini adalah tarif yang berupa persentase tertentu yang akan semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan dari persentase tersebut akan semakin menurun.

Contoh:

No.Dasar Pengenaan PajakTarif PajakKenaikan Tarif
1.Rp 50.000.00010%
2.Rp 100.000.00015%5%
3.Rp 250.000.00018%3%

c – Tarif Progresif-Progresif

Tarif ini adalah tarif yang berupa persentase tertentu yang akan semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan dari persentase tersebut akan semakin meningkat juga.

Contoh:

No,Dasar Pengenaan PajakTarif PajakKenaikan Tarif
1.Sampai dengan Rp 25.000.00010%
2.Di atas Rp 25.000.000 s.d. Rp 50.000.00015%5%
3.Di atas Rp 50.000.00030%15%

Tarif progresif-progresif ini pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung Pajak Penghasilan. Tarif ini mulai diberlakukan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 dan diatur dalam Pasal 17 UU No. 10 tahun 1994. Mulai tahun 2001, jenis tarif ini masih diberlakukan sampai dengan akhir tahun 2008, tetapi hanya untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dengan perubahan pada dasar pengenaan pajak sebagai berikut.

No.Dasar Pengenaan PajakTarif PajakKenaikan Tarif
1.Sampai dengan Rp 50.000.00010%
2.Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 100.000.00015%5%
3.Di atas Rp 100.000.00030%15%

Jadi, sudah tau kan mengenai Timbulnya & Berakhirnya Utang Pajak Serta Tarif Pajak, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi instagram atau facebook kami. Jangan lupa untuk share supaya ilmu ini bisa terbagi…

Stay Productive


Bagikan Artikel Ini

Tinggalkan Balasan