Pengertian Pajak, Hukum Pajak, dan Pungutan Lain Selain Pajak

Pengertian Pajak
Bagikan Artikel Ini

Apa itu Pajak? Apa saja ciri-cirinya? Dan kenapa pajak itu sangat penting bagi negara? Selain pajak ada pungutan apa lagi yah?

Kenalin dulu saya Admin baru disini, dan disini saya mendapatkan bagian dalam menuliskan artikel yang membahas tentang Perpajakan. Karena itu saya akan mulai dari materi paling awal terlebih dahulu yaitu Pengertian Pajak, Hukum Pajak, dan Pungutan Lain Selain Pajak.

Artikel Perpajakan lain bisa kalian akses disini.

Langsung saja untuk materinya, silahkan simak pembahasan berikut ini 🙂

Pengertian Pajak

Untuk membiayai kegiatan pemerintahan, baik yang berupa belanja rutin maupun belanja pembangunan, pemerintah berupaya untuk menggalang sejumlah dana, yang salah satunya berasal dari pemungutan pajak. Pembayaran pajak merupakan salah satu kewajiban rakyat kepada negara.

Pajak adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang berdasarkan undang-undang tanpa adanya balas jasa yang secara langsung diterima oleh pembayar pajak. Pajak memiliki sifat memaksa, artinya jika wajib pajak tidak membayar pajak sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman, baik denda ataupun penjara.

Pembayaran pajak tidak mendapat balas jasa secara langsung dari pemerintah. Artinya, wajib pajak yang membayar pajak tidak mendapat balas jasa berupa barang atau uang tertentu. Namun, para wajib pajak akan menerima manfaatnya secara tidak langsung dalam bentuk pembangunan infrastruktur, misalnya pembangunan jalan, jembatan, sarana pendidikan, dan kesehatan.

Sesuai dengan UUD NKRI Tahun 1945 pasal 23 ayat 2, bahwa segala jenis pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dalam perpajakan dan untuk melindungi warga negara dari pemungutan yang sewenang-wenang dan tidak resmi.

Baca Juga:   Timbulnya & Berakhirnya Utang Pajak Serta Tarif Pajak

Definisi Pajak Menurut Para Ahli

Berikut ini adalah beberapa Definisi Pajak yang dikemukakan oleh para ahli:

Definisi pajak menurut Prof. Dr, Rochmat Soemitro, S.H. :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan surplusnya akan digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama dari public investment.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani:

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi pajak menurut S.I. Djajadiningrat:

Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Definisi pajak menurut Dr. N. J. Feldman:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrasepsi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersifat umum.

Baca Juga:   Tata Cara Pemungutan Pajak di Indonesia Lengkap

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-Ciri yang Melekat pada Definisi Pajak

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

  1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aturan pelaksanaannya.
  2. Pemungutan pajak bersifat memaksa.
  3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya hubungan balas jasa secara langsung atau kontraprestasi individual oleh pemerintah.
  4. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
  5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkan tersebut masih terdapat surplus, maka akan digunakan untuk membiayai public investment.
  6. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur.

Pengertian dan Tugas Hukum Pajak

Hukum Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui Kas Negara. Hukum Pajak juga merupakan bagian dari hokum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban untuk membayar pajak (Wajib Pajak). Hukum Pajak memuat pola unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana.

Tugas dari Hukum Pajak ini adalah menelaah atau menghubungkan keadaan yang ada dalam masyarakat dengan pengenaan pajak, merumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, dan menafsirkan dengan mempertimbangkan latar belakang ekonomis dan keadaan dalam masyarakat.

Pengutan Lain Selain Pajak

Di samping pajak, ada beberapa pungutan lain yang serupa dengan pajak, tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak. Pungutan lain ini dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Pungutan lain tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Bea Materai, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain.
  2. Bea Masuk dan Bea Keluar. Bea Masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan nilai atau harga dari barang itu atau berdasarkan tarif yang telah ditentukan. Bea Keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tariff yang telah ditentukan untuk masing-masing golongan barang.
  3. Cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Contohnya adalah tembakau, gula, bensin, minuman keras, dan lain-lain.
  4. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contohnya adalah parkir, pasar, jalan tol, dan lain-lain.
  5. Iuran adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyara kepada kelompok atau golongan pembayar.
  6. Pungutan lain yang sah dan legal dapat berupa sumbangan wajib.
Baca Juga:   Pajak; Fungsi, Teori yang Mendukung, & Jenis-Jenisnya Lengkap

Nah… Itu dia untuk artikel tentang Pengertian Pajak, Hukum Pajak, dan Pungutan Lain Selain Pajak. Jika kalian mungkin ada yang tidak mengerti tentang Perpajakan bisa ditanyakan ke Instagram atau ke Facebook kami yahh. Walaupun materi nya belum saya posting di blog jika memang tidak dimengerti, Silahkan ditanyakan yahh saya akan membantu sebisa mungkin… Semoga Bermanfaat 🙂 Stay Productive


Bagikan Artikel Ini

Tinggalkan Balasan